Komunikasi Pemerintahan
atau bisa chat 081227048161
|
No.
|
Soal
|
|
1. |
Mantan Menteri
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, divonis 15 tahun
penjara dan denda Rp1 miliar, serta membayar uang pengganti kerugian negara
Rp15,5 miliar dalam kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G. Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Pusat menyatakan Johnny G Plate terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus
pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI
Kominfo tahun 2020-2022. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johnny G Plate berupa
pidana 15 tahun penjara," ujar Hakim Ketua Fahzal Hendri pada sidang
pembacaan putusan, Rabu (08/11). Hakim
juga menghukum Johnny membayar denda senilai Rp1 miliar subsider enam bulan
kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp15,5 miliar.
Dikutip dari BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxr17w4yrdvo Pertanyaan Berdasarkan
artikel di atas, kemukakan dan analisislah perilaku mantan Menteri Komunikasi
dan Informatika Johnny G Plate ditinjau dari perspektif budaya kerja dan
keteladanan kepemimpinan! |
|
2. |
Kementerian
Kominfo Gelar Bimtek Penerapan e-Government
Bimbingan
Teknis (Bimtek) Penerapan e-Government
merupakan sebuah agenda guna meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang berbasis elektronik untuk aparat pemerintah dalam
pendayagunaan teknologi bidang komunikasi dan informasi. Hal ini dikatakan
Asisten IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan, DR. H. Ruslan Abu., SH., MH saat membuka Bimtek Penerapan e-Government di Hotel Aryaduta
Makassar, Selasa, (26 April 2016). .......Tentunya
dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan
dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan
teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah kepada publik, artinya dalam
era teknologi informasi ini, informasi telah dihubungkan dengan sebuah
gerbang “gateway” yang terintegrasi.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan Pusat Penelitian dan Pengembangan
Literasi dan Profesi Kementerian Komunikasi
dan Informatika RI, Ricky Paat mengatakan, Bimtek ini dilaksanakan oleh Pusat
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan
Informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme SDM
Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tanggung jawab selaku
instansi teknis Pembina sektor komunikasi dan informatika sekaligus sebagai
perwujudan dukungan nyata Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai
anggota Lembaga Pelatihan Tingkat Asean
and Pacific Training Center of Information and Communication Technology for
Development (ATC ICT) dalam mengimplementasikan modul-modul pelatihan
(ATC ICT) di Indonesia. Bimtek
berlangsung selama 4 hari dari tanggal 26-29 April 2016 di Hotel Aryaduta
Makassar dan akan diisi dengan pemaparan dengan tim instruktur dari
Universitas Indonesia. Jumlah peserta kurang lebih 60 orang utusan dari 25
Provinsi dan 9 kab/kota. Pertanyaan
Kemukakan dan
analisislah relevansi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan
nawacita pemerintahan Joko Widodo
dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah! |
|
3. |
Akselerasi
Transformasi Digital dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam Berbagai Aspek Jakarta,
9 Desember 2021 Pandemi
Covid-19 saat ini telah mengakselerasi transformasi digital pada seluruh
aspek kehidupan. Selain itu, untuk menjalani tatanan baru dalam bekerja dan
beraktivitas penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi
tulang punggung dalam keseharian dan pekerjaan. Di samping itu, dengan
pemanfaatan TIK dapat menggantikan pertemuan fisik menjadi virtual melalui
perangkat smart phone sehingga bekerja dapat dilakukan secara efisien dalam
durasi waktu yang lebih singkat dan juga bisa menyelesaikan berbagai
persoalan. Implementasi TIK mampu mentransformasikan seluruh proses bisnis
layanan kepada publik menjadi lebih akuntabel dan transparan. Penerapan TIK
pada pemerintahan yang terwujud dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) menjadi sangat krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, akuntabel dan transparan. Selain
itu, Bapak Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa momentum pandemi harus
digunakan dalam mewujudkan digital goverment,
digital ekonomi, digital infrastructure
dan digital society.“Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian turut berupaya berkontribusi dalam
transformasi digital pemerintah. Saat ini sebagian besar kegiatan perkantoran
sudah menggunakan berbasis IT, begitu juga layanan publik yang dilakukan
dengan sesuai kebijakan di kantor Kemenko Perekonomian,” ujar Staf Ahli
Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen
Setiadi yang mewakili Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono
Moegiarso pada acara Launching Tim
Tanggap Insiden Siber Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau yang
disebut Ekon-Computer Security Incident
Response Team (CSIRT) di Shangri-La Jakarta, Kamis (9/12). Dikutip dari website kementrian kordinator
bidang perekonomian republik Indonesia. https://ekon.go.id/publikasi/detail/3526/akselerasi-transformasi-digital-dengan-pemanfaatanteknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-berbagai-aspek Pertanyaan Kemukakan
dan analisislah perubahan sistem komunikasi yang terdapat pada artikel di
atas dan kaitkan kebijakan akselerasi tersebut dalam mewujudkan good governance! |
|
4. |
Seperti
yang diketahui, saat ini Indonesia sedang bersengketa hukum perdagangan
dengan Uni Eropa di WTO perihal kebijakan larangan ekspor bijih nikel ke luar
negeri. Namun bukan hanya itu, terdapat dua isu kontroversial lainnya yang
membuat Uni Eropa jengkel dengan Indonesia.Dua isu kontroversial tersebut
yakni isu deforestasi dan perkebunan kelapa sawit. Pascal Lamy mengisahkan,
pemerintah Indonesia tidak suka dengan tindakan Uni Eropa yang berupaya
mengurangi konsumsi minyak sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman
berisiko tinggi terhadap deforestasi. Adapun saat ini proses dokumen gugatan
yang disampaikan Indonesia kepada WTO terhadap Uni Eropa sudah berjalan. Ada
dua isu kontroversial antara Indonesia dan Uni Eropa, minyak sawit dan
deforestasi. Indonesia tidak suka dengan tindakan Uni Eropa mengurangi minyak
sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap
deforestasi dan Uni Eropa pun tidak suka dengan tindakan Indonesia,"
ungkap Pascal Lamy kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, dikutip Rabu
(22/2/2023). Seperti
diketahui, minyak kelapa sawit (Crude
Palm Oil/CPO) Indonesia kerap menjadi perdebatan dunia internasional
karena isu deforestasi. Namun, Indonesia berhasil membuat kemajuan dengan
menurunkan deforestasi secara signifikan Dikutip dari CNBCIndonesia Pertanyaan Arus
informasi internasional dalam komunikasi pemerintahan, khususnya yang
menyangkut masalah pemberitaan melalui media massa internasional, termasuk di
dalamnya struktur jaringan komunikasi internasional. Berdasarkarkan
informasi diatas, analisislah dampak dari isu yang muncul pada informasi
diatas terhadap ekonomi dan kedaulatan Indonesia dan solusi apa yang dapat
dilakukan untuk menyelesaikan masalah di antara Indonesia dan Uni Eropa! |
|
|
Skor
Total |
Komentar
Posting Komentar